Sabtu, 28 Mei 2016

DEFORESTASI DI INDONESIA




A.           Pengertian Deforestasi
Deforestasi adalah proses penghilangan sumber daya hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik secara disengaja untuk membuka lahan atau terjadi secara alami (Suryanto, 2012).
Sedangkan menurut Chakravaety (2012: 1) Deforestasi adalah konversi hutan untuk penggunaan lahan non-hutan permanen alternatif seperti pertanian, penggembalaan atau pengembangan perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut Planner (2010) mengungkapkan bahwa deforstasi adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu di hutan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.
Berdasakan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deforestasi merupakan rusaknya hutan baik secara tidak sengaja atau disengaja seperti pembukaan lahan dan mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam dalam hutan tanpa memerhatikan dampak yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan, sosial maupun ekonomi.
B.            Laju Deforestasi di Indonesia
Meski memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia memiliki laju deforestasi yang cukup tinggi. Banyaknya pembukaan lahan untuk industri hampir di seluruh Indonesia semakin memperparah laju deforestasi. Hal ini sulit dihentikan karena Indonesia sedang menghadapi upaya pembangunan. Demikian juga pengembangan pertanian akan mengurangi tutupan hutan (degradasi) bila tidak bisa dikendalikan.
Laju deforestasi di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu, yang telah menyalahgunakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan sehingga mengarah pada pembalakan liar. Penebangan hutan di Indonesia mencapai 40 juta meter kubik setahun, sedangkan laju penebangan yang sustainable (lestari berkelanjutan) sebagaimana direkomendasikan oleh Departemen Kehutanan menurut World Bank adalah 22 juta kubik meter setahun (Samad, 2011).
Menurut Penelitian Wahjudi Wardojo (dalam sharif, 2012) menyebut sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya juga menyumbang hingga 24 persen pemanasan global. Hutan merupakan tempat penyimpan karbon, ketika ditebang, karbon akan terlepas ke udara, akhirnya berdampak pada pemanasan global. Menurut Wahjudi, pemerintah Indonesia perlu mengutamakan pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam usaha mereduksi deforestasi dan peningkatan konservasi.
Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju deforestasi hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektare per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektare per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat deforestasi yang cukup tinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektare hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar dalam kawasan hutan.
Pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektare. Pada akhir tahun 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektare atau 7 persen dari luas total Pulau Jawa. Saat ini, penutupan lahan di pulau Jawa oleh pohon tinggal 4 %. Pulau Jawa sejak tahun 1995 telah mengalami defisit air sebanyak 32,3 miliar meter kubik setiap tahunnya. Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Saat ini, industri perkayuan di Indonesia memiliki kapasitas produksi sangat tinggi dibanding ketersediaan kayu yang kekayaan biodiversitasnya di hutan semakin menurun (Soedradjad, 1999).  
C.           Faktor Deforestasi di Indonesia
Menurut Persoon dan Weerd (2006: 100) subjek yang diidentifikasi sebagai pelaku yang terlibat dalam berbagai tahap proses deforestasi ini, berasal dari masyarakat yang bermukim di area hutan yang membuka lahan untuk memperluas pertanian serta pemilik perkebunan dan lembaga pemerintah juga pengusaha yang melakukan pembukaan lahan untuk membangun perusahaan.
Menurut Bank Dunia (2010) deforestasi, kebakaran hutan, dan degradasi lahan gambut telah menempatkan Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar ketiga di dunia gas rumah kaca. Pada tahun 1994, sumber utama emisi CO2 di Indonesia berasal dari kehutanan dan sektor energi, yang memberikan kontribusi sekitar 98 persen dari total emisi CO2 untuk itu tahun. Emisi CO2 sektor kehutanan terutama disebabkan pembakaran biomassa selama kegiatan konversi padang rumput dan hutan (Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, 1999). Masalah-masalah utama yang berkontribusi terhadap deforestasi Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu lemahnya akuntabilitas politik; kebijakan menguntungkan bisnis komersial skala besar lebih kecil dari ukuran menengah; insentif terdistorsi untuk transportasi kayu dan harga; tidak efektifnya hukum dasar untuk melindungi tanah yang dimiliki orang-orang miskin; kurang menghargai aset hutan; dan korupsi (Bank Dunia, 2007). Meskipun emisi dari sektor energi di Indonesia kecil, akan pertumbuhanny cukup cepat. Emisi saat ini dari sektor energi menyumbang 9 persen dari total emisi Indonesia (Measey, 2010: 36-38).
Penyebab deforestasi di Indonesia, yaitu Hak Pengusahaan Hutan (HPH) lebih dari setengah kawasan hutan Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem tebang pilih. Banyak perusahaan yang melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas perusahaan berarti pengawasan terhadap pengelolaan hutan sangat lemah dan, lama kelamaan, banyak hutan produksi yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut klasifikasi pemerintah, pada saat ini hampir 30 persen dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah disurvei, masuk dalam kategori “sudah terdegradasi”. Areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mengalami degradasi memudahkan penurunan kualitasnya menjadi di bawah batas ambang produktivitas, yang memungkinkan para pengusaha perkebunan untuk mengajukan permohonan izin konversi hutan. Jika permohonan ini disetujui, maka hutan tersebut akan ditebang habis dan diubah menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan yang menyebabkan biodiversitas di Indonesia semakin menurun (Suryanto, 2012).
Menurut Ardiyanto (2011) faktor-faktor yang menyebabkan deforestasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1.             Hutan Tanaman Industri
Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri kayu yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Hampir 9 juta hektar lahan yang sebagian besar adalah hutan alam telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Lahan ini kemungkinan telah ditebang habis atau dalam waktu dekat akan ditebang habis. Namun hanya sekitar 2 juta hektar yang telah ditanami, sedangkan sisanya seluas 7 juta hektar menjadi lahan terbuka yang terlantar dan tidak produktif.
2.             Perkebunan
Lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, merupakan penyebab lain dari deforestasi. Hampir 7 juta hektar hutan sudah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan sampai akhir tahun 1997 dan hutan ini hampir dapat dipastikan telah ditebang habis. Tetapi lahan yang benar-benar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1985 hanya 2,6 juta hektar, sementara perkebunan baru untuk tanaman yang lainnya kemungkinan luasnya hanya mencapai 1-1,5 juta hektar. Sisanya seluas 3 juta hektar lahan yang sebelumnya hutan sekarang dalam keadaan terlantar. Banyak perusahaan yang sama, yang mengoperasikan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH,) juga memiliki perkebunan.
3.             llegal Logging
Illegal logging merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan negara secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal logging terdiri dari rencana penebangan, meliputi semua atau sebagian kegiatan dari pembukaan akses ke dalam hutan negara, membawa sarana dan prasarana untuk melakukan penebangan pohon untuk eksploitasi kayu secara illegal.
Produksi kayu yang berasal dari konsesi (Hak Pengusahaan Hutan), hutan tanaman industri dan konversi hutan secara keseluruhan menyediakan kurang dari setengah bahan baku kayu yang diperlukan oleh industri pengolahan kayu di Indonesia. Kayu yang diimpor relatif kecil, dan kekurangannya dipenuhi dari pembalakan ilegal. Pencurian kayu dalam skala yang sangat besar dan yang terorganisasi sekarang merajalela di Indonesia; setiap tahun antara 50-70 persen pasokan kayu untuk industri hasil hutan ditebang secara ilegal. Luas total hutan yang hilang karena pembalakan ilegal tidak diketahui, tetapi seorang mantan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan, Titus Sarijanto, baru-baru ini menyatakan bahwa pencurian kayu dan pembalakan ilegal telah menghancurkan sekitar 10 juta hektar hutan Indonesia.
4.             Konversi Lahan
Peran pertanian tradisional skala kecil, dibandingkan dengan penyebab deforestasi yang lainnya, merupakan subyek kontroversi yang besar. Tidak ada perkiraan akurat yang tersedia mengenai luas hutan yang dibuka oleh para petani skala kecil sejak tahun 1985, tetapi suatu perkiraan yang dapat dipercaya pada tahun 1990 menyatakan bahwa para peladang berpindah mungkin bertanggung jawab atas sekitar 20 persen hilangnya hutan. Data ini dapat diterjemahkan sebagai pembukaan lahan sekitar 4 juta ha antara tahun 1985 sampai 1997.
5.             Program Transmigrasi
Transmigrasi yang berlangsung dari tahun 1960-an sampai 1999, yaitu memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang berpenduduk padat ke pulau-pulau lainnya. Program ini diperkirakan oleh Departemen Kehutanan membuka lahan hutan hampir 2 juta hektar selama keseluruhan periode tersebut. Disamping itu, para petani kecil dan para penanam modal skala kecil yang oportunis juga ikut andil sebagai penyebab deforestasi karena mereka membangun lahan tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit dan coklat, di hutan yang dibuka dengan operasi pembalakan dan perkebunan yang skalanya lebih besar. Belakangan ini, transmigrasi “spontan” meningkat, karena penduduk pindah ke tempat yang baru untuk mencari peluang ekonomi yang lebih besar, atau untuk menghindari gangguan sosial dan kekerasan etnis. Estimasi yang dapat dipercaya mengenai luas lahan hutan yang dibuka oleh para migran dalam skala nasional belum pernah dibuat.
6.             Kebakaran Hutan
Pembakaran secara sengaja oleh pemilik perkebunan skala besar untuk membuka lahan, dan oleh masyarakat lokal untuk memprotes perkebunan atau kegiatan operasi HPH mengakibatkan kebakaran besar yang tidak terkendali, yang luas dan intensitasnyan belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 5 juta hektar hutan terbakar pada tahun 1994 dan 4,6 juta ha hutan lainnya terbakar pada tahun 1997-98. Sebagian dari lahan ini tumbuh kembali menjadi semak belukar, sebagian digunakan oleh para petani skala kecil, tetapi sedikit sekali usaha sistematis yang dilakukan untuk memulihkan tutupan hutan.
Pada kondisi alami, lahan gambut tidak mudah terbakar karena sifatnya yang menyerupai spons, yakni menyerap dan menahan air secara maksimal sehingga pada musim hujan dan musim kemarau tidak ada perbedaan kondisi yang ekstrim. Namun, apabila kondisi lahan gambut tersebut sudah mulai tergangggu akibatnya adanya konversi lahan atau pembuatan kanal, maka keseimbangan ekologisnya akan terganggu. Pada musim kemarau, lahan gambut akan sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung bahan bakar (sisa tumbuhan) sampai di bawah permukaan, sehingga api di lahan gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan dan sulit dideteksi, dan menimbulkan asap tebal. Api di lahan gambut sulit dipadamkan sehingga bisa berlangsung lama (berbulan-bulan) dan baru bisa mati total setelah adanya hujan yang intensif.
D.           Dampak Deforestasi di Indonesia
Dampak utama dari deforestasi di Indonesia adalah tanah longsor sering terjadi, perubahan iklim dan penurunan kekayaan biodiversitas di hutan Indonesia. Pegiat lingkungan hidup memperingatkan tanah longsor disebabkan penebangan hutan secara eksesif dan gagalnya penanaman kembali hutan. Hujan dan banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi.  Banjir akan bisa menjadi lebih besar jika penyimpan air tidak bisa menahan air limpasan. Hal ini bisa terjadi ketika hutan yang berfungsi sebagai daya simpan air tidak mampu lagi menjalankan fungsinya. Hutan dapat mengatur fluktuasi aliran sungai karena peranannya dalam mengatur infiltrasi (Ardiyanto, 2011).
Menurut Chakravarty, dkk (2012: 16-17) dampak utama dari deforestasi adalah penurunan kekayaan keanekaragaman hayati, hilangnya habitat dan konflik. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya hutan terutama di daerah tropis berfungsi sebagai gudang keanekaragaman hayati. Deforestasi, fragmentasi dan degradasi  menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati secara keseluruhan dan habitat bagi spesies migrasi termasuk bagi spesies-spesies yang terancam punah. Hutan tropis mendukung sekitar dua pertiga dari semua spesies yang dikenal dan mengandung 65 persen dari 10, 000 spesies terancam punah di dunia (Myers dan Mittermeier, 2000). Mempertahankan keanekaragaman hayati dari kawasan hutan seperti mempertahanka modal bagi kelangsungan kehidupan di bumi, hingga penelitian lebih lanjut menetapkan hutan sebagai kepentingan relatif dari berbagai tanaman dan spesies hewan pada hutan tropis (Anon., 1994). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 80 persen dari populasi dunia bergantung untuk perawatan kesehatan primer setidaknya sebagian pada obat tradisional. Hilangnya keanekaragaman hayati dan terkait perubahan besar dalam tutupan hutan dapat terjadi secara mendadak, ireversibel dan berbahaya. Ini termasuk perubahan iklim regional termasuk efek umpan balik yang bisa teoritis mengubah hutan hujan menjadi savana dan munculnya patogen baru antara manusia dan hewan.
Selain itu, deforestasi berdampak pada iklim, yaitu curah hujan dan suhu. Sampai 30% dari hujan yang jatuh di hutan tropis hutan hujan adalah air yang telah didaur ulang ke atmosfer.  Air menguap dari tanah dan vegetasi, mengembun menjadi awan, dan jatuh lagi sebagai hujan dalam siklus daur air. Selain mempertahankan curah hujan tropis, penguapan mendinginkan permukaan bumi. Dalam banyak model komputer iklim di masa depan, hutan tropis akan tergantikan dengan pemandangan padang rumput dan tanaman yang kering, serta iklim lebih panas di daerah tropis. Deforestasi dapat mengubah perubahan energi dunia tidak hanya melalui proses micrometeorological tetapi juga dengan meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer karena CO2 menyerap radiasi inframerah termal di atmosfer. Deforestasi juga mempengaruhi arus angin, arus uap air dan penyerapan energi surya sehingga jelas mempengaruhi iklim lokal dan global (Chomitz et al., 2007). Deforestasi di dataran rendah memengaruhi pergerakan pembentukan awan dan curah hujan ke tempat yang lebih tinggi (Lawton et al., 2001). Deforestasi mengganggu pola cuaca yang normal sehingga menciptakan cuaca panas dan kering sehingga meningkatkan kekeringan dan penggurunan, kegagalan tanam, dan mencairnya es di kutub (Samad, 2011).
E.            Solusi untuk Menanggulangi Deforestasi di Indonesia
Solusi untuk menanggulangi deforestasi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah yang semula gundul. Deforestasi yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Sebenarnya, tidak ada solusi umum dan strategi karena ini akan berbeda antar wilayah yang berbeda dan akan berubah dari waktu ke waktu. Pelaksanaan yang efektif sangat penting termasuk partisipasi pihak yang berwenang, pengembangan rencana pengelolaan, pemantauan dan penegakan hukum. Strategi harus dirancang sedemikian rupa sehingga di satu sisi mereka harus mengakui peran penting dari pemerintah nasional, negara bagian dan kota dan di sisi lain memberdayakan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mengambil peran pro-aktif dalam mengurangi deforestasi (Ardiyanto, 2011).
Pemerintah Indonesia telah berupaya agar laju penyusutan kekayaan keanekaragaman hayati akibat deforestasi, yaitu menyisihkan areal hutan alami untuk kawasan pelestarian. Di dalam areal tersebut keanekaragaman hayati diharapkan dapat dipertahankan secara in situ (habitat asli). Menurut data tahun 1987, kawasan yang dilindungi untuk melestarikan keanekaragaman hayati secara in situ sebanyak 347 lokasi, terdiri dari 184 cagar alam seluas 7.111.880 hektar, 69 suaka marg satwa seluas 5.009.970 hektar, 68 hutan wisata seluas 4.665.320 hektar. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah kawasan konservasi in situ meningkat menjadi 475 lokasi seluas 22,6 juta hektar atau 11,78% dari luas dataran Indonesia (Anonim, 1996). Hal ini mengisyaratkan kemauan baik dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Menurut Direktora tJenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam), Departemen Kehutanan tahun 1995, kawasan lindung yang sudah diresmikan dan sedang diusulkan dapat dilihat pada tabel 1 (Astirin, 2000: 39).


Untitled,,,.png

Menurut Chakravarty, dkk (2012: 18-20) solusi untuk menanggulangi deforestasi, yaitu sebagai berikut:
1.             Meningkatkan Daerah dan Standar Pengelolaan Kawasan Lindung
Penyediaan kawasan lindung adalah fundamental dalam setiap upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati  (Myers, 1994; Myers dan Mittermeier, 2000; Nepstad et al, 2006.). Kawasan lindung saja tidak cukup untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Mereka harus dipertimbangkan bersama dan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati. Daerah minimum hutan harus dilindungi umumnya dianggap 10 persen dari total luas hutan. Hal ini sesuai dengan data bahwa 12,4 % dari hutan dunia berada dalam kawasan lindung. Hutan tropis dan subtropis memiliki proporsi tertinggi hutan di kawasan lindung dan setidaknya memiliki hutan boreal. Amerika memiliki proporsi terbesar sementara Eropa proporsi paling kecil kawasan lindung (Anon., 2010).
2.             Meningkatkan Kawasan Hutan Secara Permanen disediakan untuk Produksi Kayu
Hambatan paling serius untuk pengelolaan hutan adalah kurangnya hutan yang didedikasikan khusus disisihkan untuk produksi kayu. Jika hutan tidak memiliki masa jangka panjang yang didedikasikan untuk produksi kayu maka tidak ada insentif untuk merawat kepentingan jangka panjang dari hutan. FAO (2001) menemukan bahwa 89% dari hutan di negara-negara industri berada di bawah beberapa bentuk manajemen tetapi hanya sekitar 6% berada di negara-negara berkembang. Jika 20% bisa dikesampingkan, tidak hanya bisa memenuhi permintaan kayu secara berkelanjutan bertemu tetapi zona penyangga bisa dibentuk untuk mengkonsolidasikan kawasan lindung. Ini akan membentuk areal konservasi yang akan menjadi salah satu yang terbesar dan paling penting di dunia (Anon., 2001).
3.             Meningkatkan Kawasan Hutan Tanaman
Meningkatkan luas hutan tanaman dengan menggunakan lahan kosong atau tidak terpakai serta limbah dan lahan marjinal terutama karena berada di sisi jalan, di sepanjang saluran kereta api, pada kontur, jalan, batas-batas dan di darat tidak cocok untuk produksi pertanian harus memiliki dimanfaatkan secara positif. Penanaman pohon di luar kawasan hutan akan mengurangi tekanan terhadap hutan untuk kayu, pakan ternak dan tuntutan kayu bakar. Apalagi daerah gundul perlu untuk dilakukan reboisasi untuk mengembalikan kekayaan keanekaragaman hayati di hutan.
4.             Memperkuat Lembaga Pemerintah dan Non-pemerintah
Pemerintahan yang kuat dan stabil sangat penting untuk memperlambat laju deforestasi. FAO (2010) menganggap bahwa setengah dari deforestasi tropis saat ini bisa dihentikan jika pemerintah negara-negara deforestasi bertekad untuk melakukannya (Anon., 2010). Kontribusi LSM lingkungan sangat besar terhadap pengelolaan konservasi. Mereka memiliki keuntungan lebih dari organisasi pemerintah dan organisasi internasional besar karena mereka tidak dibatasi oleh pemerintah untuk birokrasi pemerintah dan inersia. Mereka lebih siap untuk memotong korupsi dan mereka sangat efektif dalam mendapatkan ke orang-orang di perbatasan yang paling membutuhkan.
5.             Peningkatan Penelitian, Pendidikan dan Penyuluhan
Pelatihan dan pendidikan stakeholder membantu untuk memahami bagaimana  mencegah dan mengurangi dampak lingkungan buruk yang terkait dengan kegiatan deforestasi dan kehutanan dan mengambil tindakan yang tepat bila memungkinkan. Penelitian substansi dan membantu untuk memahami masalah, penyebabnya dan solusi untuk menanggulangi deforestasi. Kurangnya pengetahuan dan informasi di masyarakat umum tentang hutan dan kehutanan mengaharuskan pengelola hutan serta pihak yang berwenang terhadap kebijakan-kebijakan kehutanan berkembang secara komprehensif dan perlu menghargai kompleksitas berinteraksi secara ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan faktor politik yang terlibat.

2 komentar :

  1. mohon maaf, mau tanya ini daftar pustakanya ada tidak yaa ? soalnya saya membutuhkannya. Terimakasih sebelumnya :)

    BalasHapus
  2. Kalo boleh tahu digunakan untuk apa ya?

    BalasHapus